Search This Blog

Loading...

Saturday, August 20, 2005

Perlu Lembaga Independen untuk Audit AC Nielsen


Bandung, Kompas - Sebagai satu-satunya lembaga pemeringkat (rating) di Indonesia, AC Nielsen seharusnya diaudit oleh suatu lembaga independen. Sebab, rating yang merupakan ukuran popularitas tayangan televisi itu berujung pada mutu tayangan yang akan disuguhkan kepada masyarakat.
"Banyak masyarakat atau pihak televisi sendiri mempertanyakan validitas dari penghitungan rating AC Nielsen. Sulitnya, lembaga itu seperti monopoli, tidak ada bandingannya. Untuk itu, karena kami, para users (televisi), tidak bisa mengaudit, maka jalan keluarnya adalah dengan menyewa konsultan independen yang tahu metodologinya dengan tetap menjaga kerahasiaan riset," ujar Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Lubis seusai Diskusi Etika Penyiaran Radio dan Televisi, di Bandung, Sabtu (17/4).
Fachry Mohammad dari Dewan Pengawas Standar Profesional Radio Siaran mengatakan, media selama ini sangat terpengaruh oleh rating. "Rating itu bagaikan dewa dan hantu bagi media. Karena sibuk mengejar rating, media pun mengabaikan penegakan kode etik," ujarnya.
Uni menambahkan, kadang rating itu membuat pengelola televisi seperti terlalu bersemangat untuk melakukan hal yang ekstrem, misalnya untuk tayangan kejahatan, televisi berlomba-lomba mengambil pilihan gambar yang berdarah-darah. Biro iklan pun belum mau memperhitungkan hal-hal lain selain rating. Mereka akan memasang iklan pada tayangan yang memperoleh rating tinggi.
Seragam
Dikatakan, rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Ia mengambil contoh tayangan misteri di suatu televisi yang mendapat rating tinggi, tak lama kemudian televisi lain pun berlomba membuat tayangan seperti itu. Efeknya, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat.
"ATVSI pernah menanyakan kepada AC Nielsen mengenai metodologi yang dipakai. Mereka hanya bilang kalau metodologinya memakai standar internasional dengan memasang sekitar 3.500 alat pengukur di rumah-rumah. Namun, mengenai lokasi pemasangan, AC Nielsen tidak akan memberitahu karena khawatir ada pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat curang. Namun, apakah 3.500 sampel itu bisa mewakili kecenderungan menonton masyarakat Indonesia?" kata Uni.

Fachry menegaskan bahwa media, terutama televisi, merupakan cermin dari masyarakatnya. Karena itu, ia meminta agar masyarakat turut mendukung kode etik penyiaran radio dan televisi. "Karena kode etik adalah representasi dari masyarakat terhadap profesi kita," katanya.

Moral publik
Sementara itu, praktisi surat kabar Dja'far Assegaf menjelaskan, televisi dengan audio visualnya mempunyai efek yang lebih besar terhadap masyarakat dibanding radio dan surat kabar. Karena itu, para praktisi pertelevisian harus dapat menjaga moral publik.
"Idealnya, praktisi media harus mempunyai jiwa pebisnis, dan bukan pedagang. Kalau pedagang itu sifatnya profit oriented (berorientasi pada keuntungan), tetapi kalau pebisnis cenderung punya prinsip harus memberikan yang terbaik," tambah Fachry. (k02)

1 comment:

Anonymous said...

setuju kalau seandainya harus diadakan badan independent yang akan mengaudit ac nielsen..
karena selama ini kita tidak tau jelas metode apa yang digunakan untuk mentukan ratting sebuah tayangan televis, saya sempat dengar kabar bahwa ada beberapa oknum stasiun televisi yang menggunakan money politik, maksudnya mereka meminta kepada pihak oknum ac nielsen untuk memberikan upah kepada masyarakat yang menjadi responden mereka untuk tetap menyaksikan atau memantengkan suatu acara atau program televisi.
dari 3500 responden 700 diantaranya diberikan imbalan sebesar 100.000 menyaksikan acara tayangan televisi tersebut.
saya sebagai salah satu pekerja televisi mengingkan adanya transparansi tentang ratting tersebut.

apabila dibutuhkan saya juga bersedia utnuk ikut serta dalam badan independent tersebut...

terima kasih...