Search This Blog

Saturday, October 30, 2010

Sensor Internet: Gerakan Internet Sehat (3)


SEORANG pengelola ISP mengungkapkan kepada saya bahwa ISP tengah mencermati dasar hukum perintah blokir yang dibebankan ke ISP. Selain tidak efektif karena tak semua ISP ikut serta, dan situs porno masih bisa diakses via BlackBerry yang servernya diproteksi kerahasiannya oleh RIM, kebijakan yang ditempuh Menkominfo nyaris tanpa sosialisasi. “Kami langsung sepakat untuk menghormati bulan Ramadan.

Sesudah itu ya harus jelas dasar hukumnya. Peraturan Pemerintahnya. Petunjuk pelaksananya,” kata sumber ini. Artinya, boleh jadi blokir situs porno oleh ISP hanya terjadi selama Ramadan.Kecuali Pemerintah mau pake cra kekuasaan, dan intervenís urusan privasi warganya. Membuka situs porno di kamar pribadi tentu sah saja. Bukan kejahatan. Dosanya ditanggung sendiri, tapi negara tak berhak menghukum.

Bagi ISP, dan masyarakat pengguna internet, ketimbang menempuh cara blokir, yang terpenting dalam membangun kesadaran internet sehat adalah pendidikan melek media dan kampanye internet sehat. Kampanye Internet sehat ini yang digagas oleh ICT Watch yang digagas oleh @donnybu, pakar IT, menggandeng sejumlah mitra. Swakelola dan Swadana tentunya. ICT Watch sudah melakukannya sejak tahun 2002. Dan informasinya bisa diakses via www.internetsehat.com. Pertengahan tahun lalu Menkominfo pernah mencanangkan kampanye internet sehat ke sekolah-sekolah. Targetnya 5.000 sekolah.

Rencana kick-off Agustus 2009. Berapa yang sudah dicapai Agustus tahun ini? “Yang sudah terpasang baru 400 desa ibukota kecamatan. Diharapkan dapat selesai akhir tahun ini, karena kontrak baru dilakukan bukan April 2010,” kata Kapus Info Gatot S. Dewabroto via pesan pendek kepada saya, Kamis, 19 Agustus 2010.



Yang jelas, rame-rame dukungan masyarakat terhadap kampanye internet sehat ketimbang blokir situs porno, justru menginspirasi istri Menkominfo Tifatul Sembiring, Sri Rahayu. Rabu, 18 Agustus, Bu Menteri meluncurkan Hotline Internet Sehat dan Aman melalui Yayasan Keluarga Kreatif Indonesia (YKKI). Acara diadakan di Komplek Pondok Mandala II Blok N/1 Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Hasilnya? Dibuka hotline Internet-Sehat-Aman di sambungan telpon bebas pulsa nomor 0-800-1000-147. YKKI bekerjasama dengan SpeedyTelkom dan Kemkominfo serta beberapa pihak lain. Ibu Menteri Tifatul Sembiring adalah Dewan Pembina YKKI. Dari mana dananya? Wallahu’ alam.

Kasus Jerman dan Cina

Selain Cina, Jerman ternyata punya pengalaman menarik ketika melahirkan aturan blokir situs porno. Adalah Menteri Urusan Keluarga, Ursula von der Leyen, yang memotori pembahasan dalam Pemerintahan Federal Jerman untuk memblokir situs internet. Tujuannya adalah memberantas pornografi anak. Ide besarnya ialah membangun arsitektur sensor yang memungkinkan pemerintah untuk memblokir konten yang mengandung pornografi anak. Federal Office of Criminal Investigation atau Kantor Investigasi Kriminal Federal akan menyusun daftar situs yang perlu diblok. Penyedia jasa internet wajib mematuhi aturan sensor dari pemerintah.

Rancangan peraturan sensor internet berbaju blokir situs pornografi anak ini memicu protes luas dari kalangan pengguna internet. Tidak hanya dari para hacker, maupun aktivis media digital, kecaman penolakan datang dari para blogger dan penggiat twitter. Hastag yang digunakan mereka yang menolak peraturan sensor internet ini adalag #zensursula, mengacu pada sensor yang diprakarsai Menteri Ursula von der Leyen. Mereka juga mengganti istilah sensor dengan #censursula. Mirip dengan para pengguna Twitter di Indonesia yang mengganti kata macet dengan #Foke yang merujuk pada nama panggilan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Sebagai bagian dari protes publik, sebuah petisi elektronik resmi disampaikan kepada Parlemen Jerman. Dalam tiga hari 50.000 orang meneken petisi yang diberi judul “No Indexing and Blocking of Internet Sites”. Selama enam pekan, petisi elektronik itu terus dapat dukungan, dan mencapai 130.000 tanda-tangan, lebih dari jumlah minimal 80.000 tandatangan yang disyaratkan agar sebuah persoalan dibahas resmi di Parlemen Jerman. Petisi penolakan sensor internet ini menjadi petisi yang paling banyak didukung dalam sejarah petisi publik di Jerman. The Power of Social Media. Sensor internet dianggap ancaman terhadap kemerdekaan informasi di Jerman.

Komunitas internet di Jerman tidak hanya teriak-teriak protes. Mereka juga mengusulkan solusi bagaimana menangani problem pornografi anak tanpa memberlakukan peraturan setingkat Undang-undang yang berpotensi melanggar hak-hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi mereka. Kelompok kerja sensor bentukan masyarakat pengguna internet mendemonstrasikan altenatif solusi dengan, misalnya, menghapus lebih dari 60 situs yang mengandung konten pornografi anak dalam waktu selama 12 jam. Caranya? Gampang.

Mereka kirim surat elektronik ke provider internasional yang kemudian menghapus konten yang relevan dari internet. Situs-situs ini dikenali dari daftar hitam yang dilansir berbagai negara dan didokumentasikan di Wikileaks. Demonstrasi ini mendasari argumen utama mereka yang menolak sensor internet: ketimbang secara efektif alokasikan waktu untuk menghilangkan konten ilegal dari internet, Pemerintah Jerman memilih sensor dan blokir internet. Sensor dan blokir internet adalah cara yang gampang bagi pemerintah, namun berbahaya.

Yang paling dikuatirkan para pengguna internet di Jerman adalah, manakala infrastruktur sensor dan blokir internet itu dipasang maka infrastruktur itu akan digunakan menyensor konten internet yang tidak diinginkan, tidak terbatas pada pornografi anak. Para politisi Jerman pendukung rancangan peraturan sensor internet itu bahkan sudah punya daftar konten yang perlu disensor berikutnya: situs judi, website Islam, mereka yang hobinya memaki Pemerintah. Bahkan, sebagaimana dimuat dalam artikel berjudul Internet The Dawning of Internet Censorship in Germany, 16 Juni 2009, penjualan musik via internet pun direncanakan akan disensor untuk melarang pembajakan.

Bagaimana dengan Cina? Negeri Tirai Bambu ini selalu dijadikan contoh manakala kita bicara soal pembatasan atas kebebasan informasi dan berekspresi. Sensor Internet adalah salah satunya. Sejak lama Cina terapkan sensor Internet. Bulan lalu sebuah artikel menarik muncul dari kantor berita AP, ditulis oleh Anita Chang, 22 Juli 2010. Meski belum pernah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Presiden Hu Jintao, berita soal Cina membuka akses atas atas sejumlah situs porno bocor. Awalnya informasi muncul dalam diskusi penggiat Twitter.

Bagaikan punya kaki, informasi ini menjelajah ke mana-mana dan menjadi perhatian dunia. “Beneran nih, mereka sudah tidak lagi menutup situs web porno? Banyak situs porno dan forum diskusinya kini bisa diakses,” kata blogger William Long, via Twitter. Pesan itu sontak menarik perhatian para penjelajah Internet Cina yang selama ini terbiasa dengan blokir Internet di sana.



Aneh memang, pemerintah di sana sedang getol-getolnya kampanye anti pornografi, dan tak ada tanda-tanda adanya perubahan kebijakan menyangkut sensor Internet. Nyatanya, delapan pekan setelah kicauan William Long itu, sejumlah situs porno masih terbuka. Belum jelas apakah ini upaya mengubah kebijakan Internet secara diam-diam dan tak resmi, problem kebocoran secara teknis atau sebuah uji coba polisi Internet di Cina. Meski banyak yang heran, tapi kelonggaran yang diberikan oleh otoritas Internet di Cina disambut gembira. Soalnya selama ini sensor Internet di sana dipandang sebagai “selubung”atas tujuan utama sensor yang agresif, yakni memblokir situs dan konten yang berisi kritikan kepada pemerintahan Komunis di Cina.

Situs soal hak asasi manusia dan aktivitas komunikasi para pembangkang politik juga menjadi sasaran pelarangan. “Jangan-jangan mereka (Pemerintah) berpikir, jika pengguna internet bisa melongok dan menikmati situs porno, mereka nggak akan memprhatikan soal-soal politik,” kata Anti. Michael Anti adalah nama samaran dari analis internet Cina, Zhao Jing.

Monday, October 25, 2010

Sensor Internet (2): Kita di Era Konvergensi Media


SEHARI sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo memanggil enam ISP terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, Bakrie Telecom dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul, keenam provider sepakat dukung blokir situs porno. Mereka dipilih karena merepresentasikan pangsa pasar terbesar, yakni sekitar 87 persen. Ada 45 juta pelanggan internet di Indonesia.

“Bukan kami (pemerintah) mau diskriminatif. Tetapi, sebagian besar pengguna internet di Indonesia mengakses via jaringan milik keenam operator tersebut.” Kata Gatot. S. Dewabroto, Kepala Pusat Informasi Kemkominfo sebagaimana dikutip media. Untuk sisa 13 persen lainnya, yakni SmartFren, Axis dan Tri (3), pemerintah tidak memberikan tenggat waktu. “Bukan berarti mereka (sisanya) kami abaikan. Kami akan tetap evaluasi per periode tertentu. Kita lihat seberapa jauh kepekaan mereka pada keberatan UU yang sedang berlaku. Dirjen Aptel terus mengawasi,” kata Gatot lagi.

Dirjen Aptel dimaksud Kapus Informasi Gatot adalah Dirjen Aplikasi Telematika di bawah Kemkominfo. Tugasnya mengurusi konten. Maraknya junalis warga membuat penyedia konten jumlah kini jutaan. Data Februari 2010 misalnya, ada 1 juta blogger di Indonesia, 21 juta pengguna Facebook, dan sedikitnya 5,6 juta pengguna Twitter. Dalam jumpa pers Pesta Blogger 2010, Rabu, 18 Agustus 2010 terungkap bahwa jumlah blogger tahun ini mencapai 2,7 juta! dengan tren yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Belum lagi konten yang dipasok ISP. Jumlah yang TIDAK mudah diawasi. Tak heran Menkominfo milih “jalur pintas”, sehingga perintah blokir situs yang bernuansa porno itu dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Postel No 1598/SE/DJPT/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi.

Dirjen Postel membawahkan Pos dan Telekomunikasi. Tugasnya antara lain memberikan ijin bagi operator telekomunikasi, termasuk yang memiliki ijin penyedia jasa layanan internet, atau Internet Service Provider (ISP). Kawasan ini terikat peraturan yang ketat berdasarkan UU Telekomunikasi, mulai dari hulu sampai hilir. Praktisi jejaring media sosial Ventura Elisawati dalam Kolom Telematika di detik.com menulis, bisa jadi Menkominfo Tifatul menggunakan pisau Dirjen Postel karena dianggap lebih tajam dan sakti ketimbang pisau Dirjen Aptel dalam memaksa ISP menyensor situs dan konten porno (Metamorfosis RPM Konten, detikcom, 16 Agustus 2010).

Kala bertemu dengan Dewan Pers, 18 Maret 2010 di kantor Dewan Pers, Tifatul mengatakan bahwa kalaupun RPM Konten Multimedia atau apapun namanya akan diterbitkan, pihaknya akan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberi masukan. Termasuk Dewan Pers. Meski bersikeras bahwa RPM Konten tak dimaksudkan menyensor konten pers, Dewan Pers mengingatkan fakta bahwa situs berita kini bekerjasama dengan ISP untuk menyediakan layanan konten. Ini era konvergensi media, di mana konten media bisa diantarkan ke publik lewat berbagai medium, terutama Internet.

Blokir separuh hati di bulan Ramadan

Siapa Menabur Angin, Dia Akan Menuai Badai. Demikian judul buku yang ditulis oleh Soegiarso Soerojo beberapa tahun lalu, tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. ini yang pas dilekatkan ke pemerintah melalui sosok Menkominfo Tifatul Sembiring. Kebijakan blokir internet dengan bungkus memblokir situs porno yang dilakukannya sejak hari pertama Ramadan menuai kritikan pedas dari penggiat media sosial. Sempat percaya diri bakal sanggup memblokir semua situs porno, sampai hari ke-9 di bulan Ramadan, dan boleh jadi sampai tulisan ini pun Anda baca, sebagian dari situs dewasa yang dianggap porno, seperti www.playboy.com, www.penthouse.com, dan www.17th.us masih bebas diakses. Padahal, Menteri Tifatul menyebut ketiga situs dewasa itu sebagai prioritas untuk dilenyapkan dari layar komputer di tanah air. “Yang didahulukan adalah situs dengan rating tinggi,” Kata Tifatul.

Pada hari Jumat, 13 Agustus 2010, usai salat Jumat, Tifatul mengancam Internet Service Provider (ISP) agar serius memblokir situs porno. Jika lalai, maka polisi turun-tangan menindak. Menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, polisi bisa langsung menindak sesuai UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU 11/2008 tentang Pornografi dan UU 44/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketika bertemu Kapolri Jendral Bambang Hendarso Daruri, Kamis, 12 Agustus 2010, saya menanyakan hal ini kepada Kapolri. Apakah Polri akan menindaklanjuti kebijakan Kemkominfo soal ISP yang membangkang blokir konten porno di internet? “Sampai saat ini kami belum dapat informasi itu. Kita akan tanyakan dulu ke Menkominfo,” kata Bambang Hendarso.

Niat Menteri Tifatul menyensor internet tercium sejak awal. Tak lama sesudah menjabat Menkominfo, dia membiarkan draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia dipasang di situs resmi Kemkominfo untuk diketahui publik. Draf awal memang dibuat tahun 2006 saat Menkominfo dijabat Prof Muhamad Nuh. Tapi Menteri Nuh menyimpan draf tersebut. Ganti menteri, draft RPM dipublikasikan. Kontan menuai kritik tajam di berbagai jejaring sosial. Draf jadul versi 1.0 kata para penggiat media sosial, juga praktisi pers. Selain isinya yang mengancam kemerdekaan berekspresi, draf itu juga menyalahi aturan peraturan perundang-undangan.

Jika Kemkominfo merujuk pada UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), maka pemerintah seharusnya lebih dahulu membuat Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan UU tersebut. Tapi, pemerintah ini memang suka reaktif, ketimbang secara konsisten menjalankan semangat demokratisasi.
Heboh penyebaran video yang berisi adegan seks yang melibatkan nama pesohor Ariel, Luna Maya dan Cut Tari, rupanya mendorong intervensi pemerintah menyensor internet. Sebuah pertemuan makan pagi digelar di ruang rapat utama Menkominfo, Kamis, 17 Juni 2010, dua pekan setelah video cabul itu beredar di masyarakat.


Hadir Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, Wakabareskrim Mabes Polri, para pengelola ISP dan asosiasi di bidang multimedia. Pesan dalam pertemuan itu jelas, Menkominfo membeberkan rencana menyensor internet, terutama soal pornografi. Dari pertemuan ini mencuat kontroversi pernyataan Menteri Tifatul soal “mirip-mirip Yesus” dalam konteks video cabul yang menghebohkan. Prof Bagir menyampaikan posisi Dewan Pers, yang berpegang kepada kemerdekaan pers berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

produk pers yang penuhi kedua beleid itu, Dewan Pers menolak sensor. Tifatul Sembiring membantah pers bagian dari yang akan disayat oleh pisau sensor RPM Konten. Tapi kalau cara sensornya dengan menyaring kata-kata tertentu, misalnya ‘seks” atau ‘bugil’, produk pers pun bisa kena. Berita yang memenuhi Kode Etik Jurnalistik bisa mengandung kata-kata terkait ‘seks” dan ‘bugil’.

Dalam situs www.trustpositif.depkominfo.go.id, sensor melalui kata-kata tertentu dilakukan. Kata-kata semisal ‘bokep’, atau ‘tante girang’, otomatis masuk saringan. Ketika saya telpon, staf khusus Menkominfo Henry Subiakto kembali menegaskan, kata-kata yang dipilih untuk memicu alarm blokir internet adalah yang menurut data ratingnya tertinggi. Karena berpikirnya teknis demikian, tak heran jika situs soal-soal ujian UN termasuk yang terblokir.

Thursday, October 21, 2010

Blokir Internet: How Far Can You Go? (1)




Atas nama pemberantasan pornografi, Menkominfo paksa ISP menyensor Internet. Efektifkah?

Uni Z. Lubis*)


“Godaan puasa hari pertama malah dari @tifsembiring terkait pemblokiran situs secara ngawur. Tobat. Tobat”. Ini bunyi tweet @budionodarsono, pemimpin redaksi media online detik.com, yang dikirim ke dunia pengkicau pada hari Rabu, 11 Agustus 2010, pukul 11.44 wib. Ada nuansa geram. Jengkel. Kesal.
Ikhwal sepak-terjang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyensor internet dengan memblokir situs yang dianggap bermuatan pornografi mulai diketahui publik lewat posting Budiono pukul 11.27 wib hari yang sama. “Wah, Kominfo nge-blok salah satu layanan detik.com. Dah ngawur”. Kicauan Budiono sontak menuai pertanyaan, komentar dari penghuni twitterland, jejaring sosial mikro. Semua bernada marah. Protes kepada pemerintah. Wabil khusus, protes ke Menkominfo Tifatul Sembiring.
Hari itu adalah hari pertama umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perilaku sabar disarankan agar ibadah khusyu. Bagi penggiat internet, nampaknya hari itu ujian kesabaran lumayan berat. Tengoklah pengakuan Budiono sore itu, beberapa jam setelah fasilitas add surfing, alias iklan detik.com diblokir. “Hari pertama puasa cuma dapat lapar dan haus. Pasrah”. Bukan cuma detik.com yang alami nasib aksesnya terblokir pisau sensor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Media online kompas.com alami juga. Mereka yang kena sayatan sensor kebablasan ini terutama yang menggunakan Internet Service Provider (ISP) alias penyedia layanan telekomunikasi Telkomsel.


Budiono pantas gusar. Iklan adalah pemasukan amat penting bagi media. Bagi media online, selain pendapatan lain-lain dari komisi penjualan tiket misalnya, iklan adalah andalan utama untuk hidup. Gangguan atas akses iklan gara-gara pemblokiran situs oleh pemerintah adalah hal yang merugikan secara bisnis, belum lagi kalau bicara soal ancaman terhadap kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen di Pasal 28.

Siang itu pelanggan Telkomsel tak bisa akses iklan detik.com. “Access is denied due to security policy enforcement,” begitu kata yang tertera, sebagaimana dijelaskan pengurus pusat APJII Valens Riyadi lewat akun Twitter-nya. Mengapa niat memblokir situs dan konten porno malah salah sasaran? Ini jawaban Menkominfo Tifatul Sembiring via Twitter, 11 Agustus itu, Pk 11.40 wib. “1 hari blokir situs-situs porno DIAKUI ada kekurangan. Kalau ada yang tidak porno diblokir, harap hubungi c/p masing-masing provider.” Media detik.com lantas memuat berita berjudul “Blokir Internet: Menkominfo Cuci Tangan, Provider Cuci Piring”.
Menteri Tifatul membantah bahwa kebijakan blokir internet dilakukan karena memasuki bulan puasa. Menurutnya, pemerintah punya dasar kuat untuk memblokir internet guna melindungi dampak pornografi bagi anak-anak. “Dasarnya adalah UU Pornografi dan UU ITE,” kata Tifatul Sembiring. UU No 44/2008 tentang Pornografi memang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memblokir penyebaran materi pornografi termasuk lewat internet.

Hal itu diatur di Pasal 18. Sedangkan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebarluasan materi asusila melalui internet. Pelanggaran atas aturan ini diancam sanksi penjara/pidana dari 6 (enam) bulan sampai 12 tahun penjara, dan sanksi denda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Milyar. Menilik SE diatas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk penjara adalah ISP.

*)Wartawan ANTV/Anggota Dewan Pers
Tulisan ini merupakan bagian pertama dari lima tulisan. Naskah ini pernah dimuat di majalah Rolling Stone, terbit September 2010.