Search This Blog

Loading...

Monday, October 25, 2010

Sensor Internet (2): Kita di Era Konvergensi Media


SEHARI sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo memanggil enam ISP terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, Bakrie Telecom dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul, keenam provider sepakat dukung blokir situs porno. Mereka dipilih karena merepresentasikan pangsa pasar terbesar, yakni sekitar 87 persen. Ada 45 juta pelanggan internet di Indonesia.

“Bukan kami (pemerintah) mau diskriminatif. Tetapi, sebagian besar pengguna internet di Indonesia mengakses via jaringan milik keenam operator tersebut.” Kata Gatot. S. Dewabroto, Kepala Pusat Informasi Kemkominfo sebagaimana dikutip media. Untuk sisa 13 persen lainnya, yakni SmartFren, Axis dan Tri (3), pemerintah tidak memberikan tenggat waktu. “Bukan berarti mereka (sisanya) kami abaikan. Kami akan tetap evaluasi per periode tertentu. Kita lihat seberapa jauh kepekaan mereka pada keberatan UU yang sedang berlaku. Dirjen Aptel terus mengawasi,” kata Gatot lagi.

Dirjen Aptel dimaksud Kapus Informasi Gatot adalah Dirjen Aplikasi Telematika di bawah Kemkominfo. Tugasnya mengurusi konten. Maraknya junalis warga membuat penyedia konten jumlah kini jutaan. Data Februari 2010 misalnya, ada 1 juta blogger di Indonesia, 21 juta pengguna Facebook, dan sedikitnya 5,6 juta pengguna Twitter. Dalam jumpa pers Pesta Blogger 2010, Rabu, 18 Agustus 2010 terungkap bahwa jumlah blogger tahun ini mencapai 2,7 juta! dengan tren yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Belum lagi konten yang dipasok ISP. Jumlah yang TIDAK mudah diawasi. Tak heran Menkominfo milih “jalur pintas”, sehingga perintah blokir situs yang bernuansa porno itu dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Postel No 1598/SE/DJPT/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi.

Dirjen Postel membawahkan Pos dan Telekomunikasi. Tugasnya antara lain memberikan ijin bagi operator telekomunikasi, termasuk yang memiliki ijin penyedia jasa layanan internet, atau Internet Service Provider (ISP). Kawasan ini terikat peraturan yang ketat berdasarkan UU Telekomunikasi, mulai dari hulu sampai hilir. Praktisi jejaring media sosial Ventura Elisawati dalam Kolom Telematika di detik.com menulis, bisa jadi Menkominfo Tifatul menggunakan pisau Dirjen Postel karena dianggap lebih tajam dan sakti ketimbang pisau Dirjen Aptel dalam memaksa ISP menyensor situs dan konten porno (Metamorfosis RPM Konten, detikcom, 16 Agustus 2010).

Kala bertemu dengan Dewan Pers, 18 Maret 2010 di kantor Dewan Pers, Tifatul mengatakan bahwa kalaupun RPM Konten Multimedia atau apapun namanya akan diterbitkan, pihaknya akan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberi masukan. Termasuk Dewan Pers. Meski bersikeras bahwa RPM Konten tak dimaksudkan menyensor konten pers, Dewan Pers mengingatkan fakta bahwa situs berita kini bekerjasama dengan ISP untuk menyediakan layanan konten. Ini era konvergensi media, di mana konten media bisa diantarkan ke publik lewat berbagai medium, terutama Internet.

Blokir separuh hati di bulan Ramadan

Siapa Menabur Angin, Dia Akan Menuai Badai. Demikian judul buku yang ditulis oleh Soegiarso Soerojo beberapa tahun lalu, tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. ini yang pas dilekatkan ke pemerintah melalui sosok Menkominfo Tifatul Sembiring. Kebijakan blokir internet dengan bungkus memblokir situs porno yang dilakukannya sejak hari pertama Ramadan menuai kritikan pedas dari penggiat media sosial. Sempat percaya diri bakal sanggup memblokir semua situs porno, sampai hari ke-9 di bulan Ramadan, dan boleh jadi sampai tulisan ini pun Anda baca, sebagian dari situs dewasa yang dianggap porno, seperti www.playboy.com, www.penthouse.com, dan www.17th.us masih bebas diakses. Padahal, Menteri Tifatul menyebut ketiga situs dewasa itu sebagai prioritas untuk dilenyapkan dari layar komputer di tanah air. “Yang didahulukan adalah situs dengan rating tinggi,” Kata Tifatul.

Pada hari Jumat, 13 Agustus 2010, usai salat Jumat, Tifatul mengancam Internet Service Provider (ISP) agar serius memblokir situs porno. Jika lalai, maka polisi turun-tangan menindak. Menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, polisi bisa langsung menindak sesuai UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU 11/2008 tentang Pornografi dan UU 44/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketika bertemu Kapolri Jendral Bambang Hendarso Daruri, Kamis, 12 Agustus 2010, saya menanyakan hal ini kepada Kapolri. Apakah Polri akan menindaklanjuti kebijakan Kemkominfo soal ISP yang membangkang blokir konten porno di internet? “Sampai saat ini kami belum dapat informasi itu. Kita akan tanyakan dulu ke Menkominfo,” kata Bambang Hendarso.

Niat Menteri Tifatul menyensor internet tercium sejak awal. Tak lama sesudah menjabat Menkominfo, dia membiarkan draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia dipasang di situs resmi Kemkominfo untuk diketahui publik. Draf awal memang dibuat tahun 2006 saat Menkominfo dijabat Prof Muhamad Nuh. Tapi Menteri Nuh menyimpan draf tersebut. Ganti menteri, draft RPM dipublikasikan. Kontan menuai kritik tajam di berbagai jejaring sosial. Draf jadul versi 1.0 kata para penggiat media sosial, juga praktisi pers. Selain isinya yang mengancam kemerdekaan berekspresi, draf itu juga menyalahi aturan peraturan perundang-undangan.

Jika Kemkominfo merujuk pada UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), maka pemerintah seharusnya lebih dahulu membuat Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan UU tersebut. Tapi, pemerintah ini memang suka reaktif, ketimbang secara konsisten menjalankan semangat demokratisasi.
Heboh penyebaran video yang berisi adegan seks yang melibatkan nama pesohor Ariel, Luna Maya dan Cut Tari, rupanya mendorong intervensi pemerintah menyensor internet. Sebuah pertemuan makan pagi digelar di ruang rapat utama Menkominfo, Kamis, 17 Juni 2010, dua pekan setelah video cabul itu beredar di masyarakat.


Hadir Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, Wakabareskrim Mabes Polri, para pengelola ISP dan asosiasi di bidang multimedia. Pesan dalam pertemuan itu jelas, Menkominfo membeberkan rencana menyensor internet, terutama soal pornografi. Dari pertemuan ini mencuat kontroversi pernyataan Menteri Tifatul soal “mirip-mirip Yesus” dalam konteks video cabul yang menghebohkan. Prof Bagir menyampaikan posisi Dewan Pers, yang berpegang kepada kemerdekaan pers berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

produk pers yang penuhi kedua beleid itu, Dewan Pers menolak sensor. Tifatul Sembiring membantah pers bagian dari yang akan disayat oleh pisau sensor RPM Konten. Tapi kalau cara sensornya dengan menyaring kata-kata tertentu, misalnya ‘seks” atau ‘bugil’, produk pers pun bisa kena. Berita yang memenuhi Kode Etik Jurnalistik bisa mengandung kata-kata terkait ‘seks” dan ‘bugil’.

Dalam situs www.trustpositif.depkominfo.go.id, sensor melalui kata-kata tertentu dilakukan. Kata-kata semisal ‘bokep’, atau ‘tante girang’, otomatis masuk saringan. Ketika saya telpon, staf khusus Menkominfo Henry Subiakto kembali menegaskan, kata-kata yang dipilih untuk memicu alarm blokir internet adalah yang menurut data ratingnya tertinggi. Karena berpikirnya teknis demikian, tak heran jika situs soal-soal ujian UN termasuk yang terblokir.

No comments: