Perlu Lembaga Independen untuk Audit AC Nielsen

Bandung, Kompas - Sebagai satu-satunya lembaga pemeringkat (rating) di Indonesia, AC Nielsen seharusnya diaudit oleh suatu lembaga independen. Sebab, rating yang merupakan ukuran popularitas tayangan televisi itu berujung pada mutu tayangan yang akan disuguhkan kepada masyarakat.
"Banyak masyarakat atau pihak televisi sendiri mempertanyakan validitas dari penghitungan rating AC Nielsen. Sulitnya, lembaga itu seperti monopoli, tidak ada bandingannya. Untuk itu, karena kami, para users (televisi), tidak bisa mengaudit, maka jalan keluarnya adalah dengan menyewa konsultan independen yang tahu metodologinya dengan tetap menjaga kerahasiaan riset," ujar Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Lubis seusai Diskusi Etika Penyiaran Radio dan Televisi, di Bandung, Sabtu (17/4).
Fachry Mohammad dari Dewan Pengawas Standar Profesional Radio Siaran mengatakan, media selama ini sangat terpengaruh oleh rating. "Rating itu bagaikan dewa dan hantu bagi media. Karena sibuk mengejar rating, media pun mengabaikan penegakan kode etik," ujarnya.
Uni menambahkan, kadang rating itu membuat pengelola televisi seperti terlalu bersemangat untuk melakukan hal yang ekstrem, misalnya untuk tayangan kejahatan, televisi berlomba-lomba mengambil pilihan gambar yang berdarah-darah. Biro iklan pun belum mau memperhitungkan hal-hal lain selain rating. Mereka akan memasang iklan pada tayangan yang memperoleh rating tinggi.
Seragam
Dikatakan, rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Ia mengambil contoh tayangan misteri di suatu televisi yang mendapat rating tinggi, tak lama kemudian televisi lain pun berlomba membuat tayangan seperti itu. Efeknya, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat.
"ATVSI pernah menanyakan kepada AC Nielsen mengenai metodologi yang dipakai. Mereka hanya bilang kalau metodologinya memakai standar internasional dengan memasang sekitar 3.500 alat pengukur di rumah-rumah. Namun, mengenai lokasi pemasangan, AC Nielsen tidak akan memberitahu karena khawatir ada pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat curang. Namun, apakah 3.500 sampel itu bisa mewakili kecenderungan menonton masyarakat Indonesia?" kata Uni.

Fachry menegaskan bahwa media, terutama televisi, merupakan cermin dari masyarakatnya. Karena itu, ia meminta agar masyarakat turut mendukung kode etik penyiaran radio dan televisi. "Karena kode etik adalah representasi dari masyarakat terhadap profesi kita," katanya.

Moral publik
Sementara itu, praktisi surat kabar Dja'far Assegaf menjelaskan, televisi dengan audio visualnya mempunyai efek yang lebih besar terhadap masyarakat dibanding radio dan surat kabar. Karena itu, para praktisi pertelevisian harus dapat menjaga moral publik.
"Idealnya, praktisi media harus mempunyai jiwa pebisnis, dan bukan pedagang. Kalau pedagang itu sifatnya profit oriented (berorientasi pada keuntungan), tetapi kalau pebisnis cenderung punya prinsip harus memberikan yang terbaik," tambah Fachry. (k02)